landasan idiil politik luar negeri indonesia adalah ?

landasan idiil politik luar negeri indonesia adalah

Indonesia menjalin hubungan dengan luar negri dari berbagai negara di segala bidang kehidupan. Dalam menjalin hubungan di luar negri indonesia menerapkan politik luar negri indonesia memiliki 3 landasan dalam melaksanankan politik luar negri yaitu.

1. Ladasan idiil politik luar negri adalah pancasila. Pancasila memuat lima sila, yang di dalamnya terkandung semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, semua kebijakan yang di ambil oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari nilai nilai pancasila.
2. Landasan konstusional adalah undang undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di indonesia. Yang di jadikan landasan konstitusional politik luar negri adalah pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. 
3. Landasan operasional landasan ini merincikan dengan jelas dan lengkap semua kebijakan politik luar negri. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia saat ini adalah :

• Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1990 Tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perjanjian internasional Indonesia. (baca juga: Pemerintahan Orde Baru)
• Undang-Undang No 24 Tahun 200 Tentang Perjanjian Internasional. Undang undang ini membahas tentang perjanjian internasional secara detil. Bahasannya mencakup definisi, pengesahan,  penerimaan dan penyetujuan, surat kepercayaan, persyaratan, pernyataan, organisasi internasional, dan status perjanjian kerjasama apabila terjadi pergantian kepala negara (suksesi negara). Dalam UU ini juga menjelaskan penujukkan menteri yang mengurus urusan luar negeri dan hubungan luar negeri.
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam ini tertulis dengan rinci definisi perencanaan, pembangunan, sistem perencanaan pembangunan, dan semua rencana langkah-langkah pembangunan nasional Indonesia. Atas dasar landasan operasional UU ini, maka kebijakan politik luar negeri Indonesia dibuat. (baca juga: Fungsi APBN)
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tentang Rencana Kerja Pemerintah,  dan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Semua UU, PP, dan Perpres ini sama dengan landasan operasional sebelumnya, menjadi landasan membuat kebijakan poltik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, kebijakan poltik luar negeri pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
• Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri. Keputusan pemerintah Indonesia ini menjadi landasan operasional seluruh perwakilan RI di luar negeri.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: